Institute of Research and Community Services Diponegoro University (LPPM UNDIP)
CREPIDO
Очистить фильтр
Найдено 27
Скопировать ссылку
Страна :  Индонезия
По релевантности
25
DISKURSUS PEMOLISIAN BERBASIS HAM SEBAGAI ALTERNATIVE ACCESS TO JUSTICE DALAM HUKUM YANG BIAS GENDER
Yustika A.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Konstitusi Indonesia meletakkan perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan Negara, tak terkecuali keadilan gender. Namun data dari Komnas Perempuan menyatakan antara 2012-2021 terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual yang disinyalir karena masih banyak polisi yang memberi stigma terhadap korban sehingga proses peradilan menjadi bias. Padahal melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 polisi diharapkan menjadi penegak HAM dalam menjamin rasa aman di masyarakat. Artikel ini menggagas upaya pengaksesan menuju keadilan pada kasus ketidakadilan gender melalui diskresi oleh polisi untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui diskresi dapat dilakukan secara efektif dengan pemahaman prinsip HAM dan kesetaraan gender sehingga hasilnya dapat berpihak pada korban.
PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT KEGIATAN INVESTASI ASING DI INDONESIA
Bianti G.
CREPIDO, 2023, цитирований: 1, doi.org, Abstract
Penulisan ini memfokuskan pada proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional melalui permohonan eksekuatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kerap menemui kesulitan. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah berlaku lebih dari 20 tahun dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi iklim bisnis di Indonesia yang berkembang secara dinamis, yang tentu berdampak buruk pada iklim investasi di Indonesia dan menjadikan para investor asing enggan dalam menanamkan modalnya. Atas hal tersebut, dalam dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai ‘unfriendly arbitration state’. Penerapan asas iktikad baik dalam proses eksekusi putusan dirasa belum cukup dalam memberikan kepastian hukum bagi para investor yang telah dimenangkan pada institusi arbitrase internasional. Amendemen peraturan tentang arbitrase di Indonesia juga perlu diselaraskan dengan cita Indonesia saat ini.
PEMBARUAN PERATURAN EKSTRADISI DAN MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI
Apriyani M.N., Suharto M.A., Waluyo W.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Pengembalian Aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri berbanding terbalik dengan aset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. UU Ekstradisi Indonesia dan UU Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana milik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga perlu adanya solusi permasalahan Ekstradisi dan MLA yang dihadapi Indonesia. Jenis artikel ilmiah ini termasuk kategori socio-legal research. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ilmiah ini menggunakan statute approach, conceptual approach dan case approach yang sesuai dengan topik permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penulisan ini adalah studi lapang mengambil data melalui interview ke Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM.
PERAN WORD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN
Fauzi A.F.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Peran World Trade Organization dalam mengatur jalannya transaksi perdagangan internasional sangat penting, tidak terkecuali perdagangan yang melibatkan isu lingkungan. Mengingat, dewasa ini liberalisasi perdagangan kerap menjadi alasan pembenar untuk melewati batas perlindungan lingkungan. Artikel ini berfokus pada kajian terkait upaya perlindungan lingkungan oleh WTO di era liberalisasi perdagangan. Metode penelitian dalam artikel ini dilakukan secara yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder atau literature review. Hasil kajian artikel ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional dan perlindungan lingkungan merupakan dua substansi yang berjalan beriringan. Dalam konteks liberalisasi perdagangan internasional di bidang lingkungan, peran WTO melalui kebijakannya telah mengatur agar perdagangan internasional tidak merusak ekosistem lingkungan (sustainable development) dan pembatasan perdagangan di bidang lingkungan tidak memutus mata rantai transaksi internasional. Salah satu upaya dalam perlindungan lingkungan ialah dengan penerapan eco-label untuk produk kemasan. Namun, di sisi lain dengan adanya liberalisasi perdagangan yang merambah sampai di bidang lingkungan sedikit banyak berimplikasi pada lingkungan trofis seperti negara Indonesia.
YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCIAL GOVERNMENT POLICY IN EFFORTS TO INCREASE ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
Prayitno I.C., Diamantina A., Wibawa K.C.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
The Covid-19 pandemic has also impacted the Yogyakarta Special Region (DIY) sector. In 2020, the DIY city government anticipated a reduction of original DIY local government revenue from the previous target of 50%. The purpose of this research is to know the urgency of the policy of the provincial government of DIY in terms of the PAD after the pandemic of Covid-19 and to analyse the policy of the local government of DIY in terms of PAD expansion after the Covid-19 pandemic. The researcher used normative legal research for the study. The researcher used three methods of problem-based approach the statutory approach, the historical approach and the conceptual approach, which have the descriptive and prescriptive methods of specification research. In conclusion, the DIY provincial government policy's urgency in increasing the PAD after the Covid-19 pandemic is that the PAD experienced a contraction of 6,87% in 2021.
PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PENGECUALIAN PENAWARAN TENDER WAJIB PT BANK AGRIS TBK
Kaplan H.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib yang wajib dilakukan oleh Industrial Bank of Korea selaku pihak yang mengambil alih perusahaan terbuka. Keberadaan pengecualian dilakukannya penawaran tender wajib menghilangkan kesempatan pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar saham yang mereka miliki dibeli oleh pengendali baru dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan atau harga yang lebih tinggi. Atas dasar tersebut, bagaimana perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas adanya pengecualian penawaran tender wajib dan bagaimana langkah yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk agar dapat menjual sahamnya dengan harga yang sama dengan harga pengambilalihan akan dibahas lebih lanjut dalam Penulisan ini. Penulisan ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tujuan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum dan langkah yang dapat diambil oleh pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk atas pengecualian penawaran tender wajib. Dengan adanya pengecualian penawaran tender wajib, pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk tidak memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari kewajiban penawaran tender wajib. Pemegang saham minoritas PT Bank Agris Tbk dapat menjual saham yang mereka miliki melalui pasar sekunder di PT Bursa Efek Indonesia atau melalui mekanisme pembelian kembali saham.
PANDEMI COVID-19: PERAN PEMERINTAH DAN FALSAFAH HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA
Widiastiani N.S.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam penanganan situasi hubungan industrial dalam masa pandemi covid-19 ditinjau dari perspektif konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa, pertama, isi surat edaran menteri tenaga kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan opsi perundingan yang sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam konsepsi Hubungan Industrial Pancasila. Akan tetapi opsi ini tidak implementatif karena posisi tawar pekerja subordinat. Kedua, isi surat edaran tersebut juga hanya menegaskan kembali apa yang menjadi hak pekerja dan apa yang menjadi kewajiban pengusaha, namun tidak memberikan solusi konkret yang dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Peran pemerintah sebagai “bapak” yang baik dan bijaksana sebagaimana diamanatkan oleh konsepsi Hubungan Industrial Pancasila belum terlaksana dengan baik selama masa pandemi covid-19 ini.
AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY: JURIDICAL ANALYSIS OF GUARANTEE AGREEMENT IN THE AIRCRAFT FINANCING INDUSTRY
Kuning F.R., Prabandari A.P., Putrijanti A.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
All humans require various supports to progress in life, particularly in Indonesia. People's mobility is required at a rapid pace due to the shape of Indonesia as an archipelago. The aviation industry is one of the supporting factors. Indonesians require the use of both domestic and international aircraft. As a result, massive procurement of aircraft fleets takes place. The airline requires financing to support the aviation sector as a capital-intensive and high-technology industry in its procurement. Every business activity must require collateral to prevent the parties from defaulting. As a result, the contents of this journal will explain the entire discussion of financing and collateral in accordance with applicable laws.
LEGAL COMPLIANCE PADA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK FARMASI DI INDONESIA
Destyarini N.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Akses layanan kesehatan di Indonesia masih menjadi suatu permasalahan yang memerlukan solusi nyata sehingga dalam hal ini pemerintah merumuskan berbagai kebijakan guna terlaksananya akses kesehatan yang merata bagi penduduk. Solusi atas kemudahan akses layanan kesehatan dengan hadirnya telemedicine yang di dalamnya terdapat layanan penyelenggara sistem elektronik farmasi. Pedoman pelaksanaan legal compliance keberadaan penyedia layanan elektronik farmasi yang telah terdaftar di Indonesia dan penerapan tanggung jawab hukum penyedia layanan elektronik farmasi. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Keberadaan penyelenggara layanan elektronik farmasi telah melaksanakan legal compliance hingga memperoleh izin dari Kementerian Kesehatan dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh penyedia layanan tertuang dalam syarat ketentuan pada laman situs.
APPLICATION OF PRINCIPLE FULL DISCLOSURE AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR DUE TO MARKET MANIPULATION OF SHAREPRICES BY ISSUERS IN CAPITAL MARKET
Pohan G.A., Priyono F.J., Priyono E.A.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Capital market plays an essential role in economic activity, particularly in the allocation of public money which is can’t be separated from the role of investor and issuer as well as the implementation of capital market, stipulated in the Capital Market Law No. 8 Year 1995. The transaction mechanism between the investor and the issuer themselves known as the Initial Public Offering (IPO) which furtherly understood as the process of selling securities from the issuers to investors. Hence, in the running of capital market itself there were found such a violation in the principle of full disclosure, also, the market manipulation that obviously undertook in the IPO that would obviously causes several losses for the investor rights. The research method was carried out using a judicial normative legal approach, in which, solely through the examination of library materials or secondary data. All the legal materials obtained would be analyzed using a logical/systematical interpretation referring to the relatable laws and regulations, also supported from the judge decision that strengthened the legal issue which further explaining the research’s result and discussion. It is clear that the Issuer responsibility would be served under the supervision of the Financial Services Authority (OJK) that would undertook either the preventive or the repressive action toward every crimes formed by the issuer. So does in the market manipulation cases, there would be imposing sanctions contained in the Capital Market Law in the form of criminal and administrative sanctions which were given intentionally of having a deterrent effect and providing legal certainty upon the Capital Market Law.
PENGUASAAN FISIK TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH ULAYAT DI PENGADILAN
Salam S.
CREPIDO, 2023, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Sengketa tanah ulayat masih menjadi masalah hukum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tanah ulayat masyarakat hukum adat Lapandewa Kaindea dan untuk menemukan model penguasaan fisik tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Lapandewa Kaindea belum merujuk kepada ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu bahkan ketika terjadi sengketa tanah ulayat antara masyarakat Lapandewa Kaindea bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat belum merujuk pada hukum pendaftaran tanah sedangkan surat keterangan penguasaan fisik tanah dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah ulayat sepanjang perolehan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
STUDI PERBANDINGAN ARAH PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Mikhael L.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi di setiap negara berbeda. Perbedaan kewenangan tersebut dapat menjadi bahan diskursus arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimiliki beberapa negara, yaitu Indonesia, Austria, Hungaria, dan Turki, yang kemudian memberi gambaran arah perluasan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan pada artikel ini dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua gambaran arah perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu kewenangan judicial preview dan memutus constitutional complaint, demi memperkuat supremasi hukum dan menjamin hak konstitusional warga negara.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PINJAMAN ONLINE
Utomo S., Alfian A., Aprilia L.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak terhadap sektor keuangan. Perubahan mempengaruhi sistem pengamanan dalam sektor keuangan. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa terhadap transaksi di sektor keuangan secara elektonik dan dampak terhadap aktivitas yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan analisa dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini adanya bentuk penegakan hukum bagi perusahaan pinjaman online yang harus terdaftar terlebih dahulu di Otoritas Jasa Keuangan karena apabila tidak dilakukan pendaftaran akan mengakibatkan terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan aktifitas pinjaman online.
REKONSTRUKSI BADAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: STUDI KEDUDUKAN MAHKAMAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Azzahra F.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Perselisihan internal partai politik di Indonesia saat ini diselesaikan melalui mahkamah partai politik. Namun, putusan mahkamah partai yang bersifat final dan mengikat sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir hanya berlaku bagi perselisihan partai politik yang menyangkut kepengurusan partai, sementara mengenai sengketa partai politik lainnya, dapat diajukan diajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik. Ketentuan tersebut menunjukan masih lemahnya kedudukan mahkamah partai sebagai badan penyelesaian perselisihan partai politik di Indonesia. Pada praktiknya, penyelesaian perselisihan partai politik melalui mahkamah partai hanya menjadi syarat administratif belaka. Hal ini kemudian membuat proses penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, bahkan hal ini akan menimbulkan problematika ketidakpastian hukum terhadap anggota partai yang juga menjabat sebagai anggota legislatif. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji kedudukan mahkamah partai pada sistem kekuasaan kehakiman Indonesia serta menguraikan kebutuhan rekonstruksi badan penyelesaian partai politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu untuk merekonstruksi kedudukan mahkamah partai menjadi suatu badan peradilan independen yang berada di bawah peradilan umum guna mempercepat proses penyelesaian perselisihan partai politik dan juga memberi kepastian hukum.
MEANINGFUL PARTICIPATION SEBAGAI UPAYA KOMPROMI IDEE DES RECHT PASCA PUTUSAN MK NO. 91/PUU-XVIII/2020
Pratama N.A.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Partisipasi bermakna menjadi tolak ukur suatu produk hukum dapat dikatakan baik, sah menurut hukum, dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat dan berlaku dalam waktu yang panjang. Permasalahan mendasarnya adalah selama ini partisipasi masyarakat dalam proses legislasi hanya dipakai sekedar untuk memenuhi persyaratan formal sehingga berpotensi untuk kehilangan esensi dari partisipasi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensitas partisipasi bermakna dalam proses legislasi dan fungsi partisipasi bermakna sebagai upaya penyelesaian antinomi hukum dalam substansi undang-undang. Kajian dalam analisis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis penulisan ini menyimpulkan bahwa partisipasi bermakna harus diposisikan sebagai prinsip dasar dan politik hukum dalam proses legislasi Indonesia sehingga mampu menyelesaikan diskursus antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
POLITIK HUKUM PROGESIF DALAM PERKEMBANGAN JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN KEADILAN BERIMBANG DI INDONESIA
Afifah N., Kamalludin I., Bariki Y.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Berangkat dari problematis yuridis yaitu justice Collaborator belum memiliki dasar hukum yang khusus (lex specialis), yang memunculkan problematis sosiologi yaitu ancaman terhadap keberadaannya juga rentan terhadap intimidasi, maka penerapan Justice Collaborator di Indonesia perlu, sebagaimana Pasal 22 D ayat (1) UUD 1945. Melihat realita demikian, munculnya pembahasan ini bertujuan guna mengetahui politik hukum dari Justice Collaborator itu sendiri sebagai upaya penegakan keadilan. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif terhadap perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi data-data yang diolah menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dan dipresentasikan dengan deskriptif-analis. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator berkaitan dengan salah satu tujuan hukum sendiri yaitu mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana hal ini sesuai dimensinya yaitu, kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu.
PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG MASYARAKAT HUKUM ADAT
Julranda R., Effendi S.F., Zalukhu M.A.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya optimalisasi mekanisme pengakuan masyarakat adat yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat hukum adat, perlindungan dan pemenuhan hak adat, serta peninjauan eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dengan menggunakan teori hukum progresif yang bersifat kualitatif serta berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang ada saat ini berkenaan mekanisme pengakuan belumlah optimal dan sarat dengan prosedur yang memberatkan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak adat belum menjamin dan menjawab kebutuhan dan perlu adanya pengakuan hak-hak dasar masyarakat adat, serta perlu adanya lembaga peradilan adat dalam penyelesaian sengketa adat.
BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI: IMPLEMENTASI PENDIDIKAN HAK-HAK KONSUMEN
Khanifa N.K., Khasanah D.R.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Berbagai masalah perlindungan konsumen di Indonesia terbilang rendah. Hal ini kontradiktif dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terlebih masalah konsumen tidak mendasari amanat UUD 45. Sehingga dibutuhkan goodwill melalui pendidikan konsumen mewujudkan sadar konstitusi. Tujuan penelitian ini ialah mengkawal ekonomi Indonesia berdasar UUD45 Pasal 3 dan Pancasila demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normative dengan analisis deskriptif melalui sumber sekunder. Hasil penelitiannya ialah ekonomi Indonesia diatur dalam Pancasila dan UUD45. Dengan demikian diperlukan sadar berkonstitusi melalui pendidikan konsumen. Pendidikan ini membantu menguatkan posisi konsumen dalam memahami hak-hak konsumen pada Pasal 4 UU PK. Pasal 4 sendiri bagian dari hak konstitusi dan wujud negara sejahtera yang ada dalam UUD45 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 33.
FORMULASI PERATURAN TENTANG PEMBATASAN USIA DALAM TRANSAKSI ONLINE GAME VIRTUAL PROPERTY PADA TOKO SWALAYAN SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN ANAK
Rafsanjani L.H., Ashari D.A., Amriansyah H.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Online game telah mengaburkan batas antara game untuk hiburan dengan game untuk menghasilkan uang. Transaksi online game melalui toko swalayan merupakan celah keterbukaan akses bagi anak untuk dapat bertransaksi. Media massa memberitakan keresahan orang tua atas perilaku konsumtif anak terhadap transaksi game. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kondisi transaksi online game di Indonesia saat ini dan merumuskan formulasi pembatasan usia dalam bertransaksi pada toko swalayan sebagai upaya perlindungan anak. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan hasil gagasan konseptual berupa formulasi Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal pembatasan usia dalam bertransaksi online game di toko swalayan, serta sanksi administratif bagi toko swalayan yang melakukan pelanggaran. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis dari penyusunan karya tulis ilmiah ini antara lain: a) Perlu dilakukannya suatu upaya formulasi tentang pembatasan usia dalam transaksi online game virtual property pada toko swalayan dengan objek pengenaan dari ketentuan pembatasan tersebut disasarkan terhadap toko swalayan sebagai perantara (intermediary) transaksi online game virtual property dan konsumen dengan usia tertentu; b) Perlu dilakukan pencermatan hukum (legal scrutinizing) berupa analisis jangkauan, arah pengaturan, serta materi muatan dalam suatu formulasi pengaturan yang nantinya akan dibentuk secara komprehensif, tajam, dan mendalam dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITIH DI D.I.YOGYAKARTA
Pribadi B.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Kejahatan tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur di wilayah D.I.Yogyakarta atau yang dikenal dengan klitih merupakan salah satu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui penerapan sistem diversi, diversi diterapkan dengan tujuan  mencapai nilai keadilan restoratif bagi pelaku dan korban. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dari penerapan diversi terhadap pelaku klitih dalam mencapai keadilan restorative dalam bentuk perlindungan hak anak. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan sekunder berupa tulisan ilmiah seperti buku, artikel hukum maupun undang-undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diversi pada pelaku klitih dapat menjadi sarana pemulihan dari apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana klitih, seperti faktor psikis dari keluarga maupun faktor lingkungan yang buruk, pemulihan dilakukan melalui pembinaan dengan keterlibatan masyarakat sekitar, dengan begitu anak sebagai pelaku klitih dapat terhindar dari stigma negatif di masyarakat dan dapat memperbaiki kesalahannya sekaligus terlindungi haknya dalam tumbuh kembang.
HEGEMONI OLIGARKI DAN AMBRUKNYA SUPREMASI HUKUM
Suteki S.
CREPIDO, 2022, цитирований: 1, doi.org, Abstract
Hukum, demokrasi dan hak asasi manusia mempunyai hubungan yang bersifat piramidal. Baik buruknya citra negara hukum akan memengaruhi perwujudan demokrasi. Sementara itu, supremasi hukum merupakan suatu prinsip yang harus diutamakan dalam penyelenggaraan negara hukum. Supremasi hukum dapat ambruk oleh dominasi atau hegemoni kekuasaan baik dari aspek penguasa pemerintahan, pengusaha hingga partai politik. Studi dalam perspektif hukum dan masyarakat ini penting untuk memahami bagaimana hubungan implikatif antara hegemoni oligarki terhadap supremasi hukum di negara demokrasi Indonesia tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa ketika parpol seakan menganut sistem oligarki maka terjadilah pembungkaman suara rakyat hingga timbul rasa apatis di sebagian besar kalangan masyarakat terhadap politik itu sendiri. Pada akhirnya, oligarki kekuasaan dapat menyebabkan collaps-nya negara hukum dan dengan sendirinya prinsip-prinsip demokrasi akan mati. Ketika oligarki kekuasaan muncul, mesin demokrasi pun sebenarnya telah mengalami senjakala. Pertanyaan tentang “How Democracies Die” dengan demikian sudah terjawab. Jalan keluar mengurangi hegemoni oligarki hingga supremasi hukum terwujud ialah menerapkan sistem hukum berkeadilan ala Islam dengan prinsip: tidak boleh dipengaruhi oleh rasa suka atau tak suka, kawan atau lawan, dekat atau jauh. Selain itu, tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan sehingga berakibat tidak menjalankan hukum terhadap pelaku kriminal, serta hukum berlaku untuk semua.
STUDI KOMPARASI REGULASI TELEKONSULTASI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA
Budiyanti R.T., Suryoputro A., Murni M., Herlambang P.M.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Telekonsultasi telah berkembang di Indonesia terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease -19 (COVID-19). Teknologi ini merupakan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh yang merupakan bagian dari telemedisin. Indonesia telah mengatur pelaksanaan telemedisin melalui Permenkes Nomor 20 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Telemedisin. Meskipun demikian,  regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai startup telekonsultasi yang saat ini banyak bermunculan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi mengenai telekonsultasi yang ada di Indonesia dengan negara lain yaitu Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, maupun prosiding mengenai regulasi terkait konsultasi. Berdasarkan penelitian, telekonsultasi yang dilakukan di Indonesia hanya diperbolehkan jika terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, regulasi mengenai monitoring, pertanggung jawaban dan keamanan data masih belum detail dan spesifik. Sanksi bagi startup yang menyelenggarakan layanan konsultasi kesehatan mandiri pun belum jelas dan tegas. Singapura memiliki regulasi telekonsultasi yang tercantum dalam regulatory sandbox sehingga dapat menjembatani layanan konsultasi kesehatan online yang diselenggarakan oleh startup yang ada dengan syarat tertentu. Regulasi mengenai telekonsultasi di Indonesia perlu disusun lebih detail, spesifik, dan jelas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi kesehatan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA
Ginting V.A., Khairunnisa K., Andriati S.L.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Filsafat Hukum di Indonesia mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti keseluruhan dari peraturan maupun hukum, mulai dari konstitusi kita dan seluruh peraturan terlepas dari konstitusi kita pastilah meletakkan Pancasila sebagai dasar dan landasan dari hukum tersebut. Pancasila adalah sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila bukan hanya dikenal sebagai filosofi tapi juga dikenal sebagai hukum tertulis di Indonesia yang mengandung hukum yang hidup. Permasalahannya adalah sebesar apa peranan Filsafat Hukum memberikan pengaruh untuk membangun pembentukan sistem hukum di Indonesia. Permasalahan ini pastilah sangat penting untuk dijawab. Penulis mencoba untuk menguji permasalahan ini dengan hukum normatif dalam metode hukum. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis diambil dari beberapa buku yang mengandung tentang permasalahan permasalahan yang terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Amnawaty A., Baringbing M.S.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) adalah aktivitas bisnis yang sanggup menyerap lapangan kerja, menambah pendapatan ekonomi pada rakyat & mendorong pertumbuhan ekonomi dan perekonomian nasional. Tujuannya supaya terjaminnya kepastian global berusaha dan adanya kepastian aturan. Keadaan UMKM ketika pandemi Covid-19 bila dicermati menurut regulasi mencakup izin industri, izin edar, izin terdaftar, legalitas badan bisnis dan dukungan transaksi dan e-commerce kurang memadai. Permasalahan pada pada penulisan ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap UMKM Kota Bandar Lampung dalam masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan secara Yuridis Empiris. Di tengah pandemi Covid-19, untuk memperkuat pelindungan terhadap UMKM, DPR dan pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
PERLINDUNGAN TERHADAP KAUM MINORITAS DALAM PENERAPAN NILAI KEADILAN MENURUT KAJIAN FILSAFAT HUKUM
Andriati S.L., Gurning S.J., Yohanna D.
CREPIDO, 2022, цитирований: 0, doi.org, Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baru tentang diskriminasi antara kelompok minoritas atau komunitas-komunitas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan berdasarkan dari filsafat hukum dalam menerapkan keadilan. Penulis dalam makalah ini fokus untuk menganalisa diskriminasi antara kelompok atau komunitas minoritas, khususnya pada kelompok yang berbeda keyakinan. Metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini adalah metode normatif yuridis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, seperti teori-teori hukum, jurnal, buku-buku, laporan, dan peraturan-peraturan. Dalam filsafat, keadilan adalah sebuah hal yang sangat mendasar dalam menjaga masyarakat politik yang stabil. Berkenaan dengan masalah minoritas, hal ini berhubungan dengan pembentukan keadilan, karena hal itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam tujuan hukum.
Cobalt Бета
ru en